Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Bukan Musiknya, Tapi Simbolnya Alasan Utama Al Mumtaz Tolak Konser Hindia di Tasikmalaya
Tasikzone.com – beragam Elementn masyarakat tokoh agama, Ketua MUI, alim ulama, pimpinan ormas Islam, pihak penyelenggara acara (event organizer), dan perwakilan Pemerintah Kota serta Polres Tasikmalaya melakukan rapat koordinasi mengenai Konser “Ruang Bermusik” yang direncanakan berlangsung pada 19-20 Juli 2025 di Lapangan Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya,
Polemik seputar konser ini menjadi sorotan utama di kalangan masyarakat Tasikmalaya.Penolakan keras datang dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Kota Tasikmalaya. Penolakan ini diduga kuat dipicu oleh kehadiran musisi Hindia, yang dituding membawa simbol atau aliran yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai lokal Tasikmalaya.
Selain Hindia, konser ini juga dijadwalkan akan menampilkan musisi populer lainnya seperti Nadin Amizah, Maliq & D’Essentials, Whisnu Santika, Lomba Sihir, Adnan Veron x HBRP, Feast, dan Perunggu.
Wartawan menemui jalan buntu Untuk meminta kejelasan terhadap EO, seolah EO pulang secara diam dan enggan memberikan pernyataan kepada wartawan usai rapat koordinasi tersebut, minggu (13/07/2025)
Disisi lain, Ketua Al Mumtaz, Ustad Hilmi Afwan Hilmawan, menjelaskan bahwa sebagai masyarakat Tasikmalaya, pihaknya tidak menolak musik atau konser secara umum.
Ia mengakui bahwa aturan dan regulasi di kota tersebut sudah jelas, dan SOP sudah diterapkan.
“Tidak ada masalah dengan musik atau event konser di Tasikmalaya. Bahkan beberapa acara musik seperti penampilan salah satu Band Nasional nanti malam juga berjalan,” jelas Ustad Hilmi.
“yang menjadi inti permasalahan bagi Al Mumtaz adalah indikasi band satanic yang menyentuh norma-norma agama, dengan simbol-simbol dajal dan bokmet,” Ucapnya.
Hilmi menambahkan bahwa dalam rapat bersama, Kapolres Tasikmalaya hanya membuka ruang diskusi dan memberikan rekomendasi kepada Polda Jawa Barat, yang nantinya akan memutuskan izin konser.
Ketika ditanya apakah Al Mumtaz akan tetap mengizinkan band Hindia tampil jika konser disetujui Polda, Hilmi dengan tegas menyatakan harapan agar konser tersebut tidak diberikan izin.
“ini berkaitan dengan bab akidah dan menjaga regenerasi bangsa. Pemahaman satanic jelas melanggar norma agama dan bertolak belakang dengan nilai-nilai semua agama,” bebernya.
Meskipun demikian, Hilmi menyatakan bahwa jika konser tetap berjalan dan band Hindia tampil, Al Mumtaz sebagai bagian dari warga Tasikmalaya akan berlepas diri dan tidak akan melakukan aksi massa seperti demonstrasi.
“Kami hanya memberikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah dan event organizer,” ujarnya, sembari menyayangkan komitmen sebelumnya mengenai koordinasi dengan ulama dan ketaatan syariat tidak ditempuh oleh EO.
Hilmi berharap keputusan yang diambil nantinya mempertimbangkan dampak buruk yang mungkin timbul. Dalam agama, jika dampak buruknya lebih besar, maka tinggalkanlah.
“Kami hanya memberikan masukan agar hal itu menjadi pertimbangan,” pungkasnya.
Sementara itu, kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, menjelaskan bahwa izin pelaksanaan konser masih menunggu keputusan dari Polda Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa Polres Tasikmalaya Kota tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin secara langsung.
“Peran Polres hanyalah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil musyawarah yang telah empat kali dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk tokoh agama, elemen masyarakat, Ketua MUI, alim ulama, pimpinan ormas Islam, pihak penyelenggara acara (event organizer), dan perwakilan Pemerintah Kota,”Kata Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh Faruk Rozi kepada wartawan, minggu (13/07/2027)
Hasil musyawarah ini akan disampaikan kepada Polda Jabar sebagai dasar pertimbangan.
AKBP Faruk menekankan bahwa Tasikmalaya adalah kota yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap berbagai kegiatan, termasuk konser musik, selama kegiatan tersebut mematuhi regulasi dan kearifan lokal yang berlaku.
Sebagai contoh toleransi, ia menyebutkan keberhasilan peresmian instalasi pemulasaraan jenazah yang sempat tertunda bertahun-tahun, yang akhirnya terealisasi berkat dukungan lintas elemen seperti Forkopimda, Wali Kota, Dandim, ulama, MUI, FKUB, dan masyarakat luas.
“Ini adalah bukti konkret bahwa Kota Tasikmalaya menjunjung tinggi nilai toleransi,” ujarnya.
Terkait keberatan terhadap penampilan Hindia, Faruk menjelaskan bahwa tidak ada larangan eksplisit dari para ulama terhadap penyelenggaraan konser secara umum.
“para tokoh agama dan masyarakat justru mendukung kegiatan semacam itu, asalkan tetap memperhatikan norma, aturan, dan kearifan lokal. Yang menjadi perhatian utama,”kata Faruk,
Selain itu, soal regulasi dan kesepakatan bersama yang pernah dibuat tahun lalu antara tokoh agama, event organizer, Forkopimda, dan seluruh elemen terkait, yang dinilai belum sepenuhnya ditempuh oleh pihak EO.
Faruk menegaskan kembali bahwa keputusan akhir terkait konser, termasuk penampilan Hindia, sepenuhnya berada di tangan Polda Jawa Barat.
Pihak Polres hanya bertugas memberikan rekomendasi serta mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan situasi tetap kondusif, terlepas dari apakah konser tersebut jadi digelar atau tidak. (***)
