Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – Seleksi penerimaan murid baru (SPMB) telah usai, kini muncul beberapa pertanyaan publik ada beberapa jalur seleksi SPMB yang dinilai mengakali sistem salah satunya jalur Apirmasi.
Jalur ini khusus untuk masyarakat dengan katagori masyarakat tidak mampu, fakta lain terungkap ketika membuka daftar murid baru yang diterima di Sekolah menengah atas Negeri 2 Kota Tasikmalaya.
Disana, tercatat beberapa Murid baru yang lolos jalur afirmasi ini dengan asal sekolah yang dikatakan murid muridnya itu berasal dari golongan ekonomi atas. Sekolah swasta yang memungut biaya perbulan dengan jumlah uang besar
Menanggapi hal itu, Irlan Mardiansah Ketua Panitia SPMB SMAN 2 Kota Tasikmalaya menjelaskan kalau murid yang diterima dengan asal sekolah tersebut sudah menjadi kekhawatiran panitia.
“Untuk jalur Apirmasi, sudah otomatis dimasukan NIK sudah ada data muncul di DTKS, KIP dan atau KKS,” kata Irlan saat ditemui wartawan, kamis (10/07/2025) di SMAN 2.
Akan tetapi, pihaknya sudah melakukan verifikasi kelapangan untuk memastikan kalau murid tersebut benar dari keluarga yang tidak mampu. dan tidak semua diverifikasi namun hanya sebatas yang dicurigai.
“Verifikasi dilakukan kalau dimungkinkan dan dicurigai kita melakukan verifikasi itu, yang kami curigai, kita datang ke RT, memang betul kalau ekonomi sedang dibawah dan pas diawal sudah terdaftar di DTKS,” ucapnya
“kami tanya juga kenapa bisa sekolah disekolah swasta yang bayarnya mahal, menurutnya itu dibiayai oleh neneknya dan dapat subsidi dari tempat orang tuanya bekerja,”tambah Irlan yang juga mengakui orangtuanya sebagai konsultan
Pihaknya mengakui memastikan kembali kebenarannya, serta diawal sudah disampaikan apabila ini jadi konsumsi masyarakat dan orang tua siap klarifikasi kalau ekonomi sedang sulit,tandasnya
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Hilman S.Pd meragukan akurasi data penerima bantuan sosial. Hal ini disampaikan saat menerima Audensi dari LSM PADI Beberapa waktu lalu.
Ia mengakui adanya fakta bahwa banyak penerima bantuan yang sebenarnya tidak layak namun tetap mendapatkan bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan.
“Ada mentalitas dari (penerima) yang tidak layak ini, ketika menerima bantuan terus tidak dibagikan lagi karena dianggap uang ini sebagai uang nemu. Ini yang harus kita betulkan,” tegasnya.
Hilman tak menampik bahwa kelemahan dalam akurasi data menjadi masalah utama. Ia menduga hal ini terjadi karena sistem pendataan yang belum optimal, bahkan kemungkinan data penerima bantuan yang tidak layak ini tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya, melainkan di semua daerah.
“Ini yang jadi masalah, kita lemah dalam akurasi data, kelemahan kita,” ungkapnya.
Ke depan, Hilman berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mengembangkan kebijakan berbasis kearifan lokal.
Sementara itu, Kepala KCD Wilayah XII Zhairy Andhryanto, S.Pd, M.M.Pd saat ditemui wartawan langsung meminta untuk tidak menyalakan rekaman suara dan Video.
Pihaknya, menolak jika wartawan melakukan wawancara, akan tetapi hanya menampung permasalahan yang akan dijadikan evaluasinya. (***)
