Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Pangandaran, Tasikzone.com – Isu dugaan pemalsuan tiket retribusi masuk objek wisata Pantai Pangandaran kembali mencuat. Perkara yang secara teknis dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran ini, mendorong Komisi II DPRD Pangandaran untuk memanggil dinas terkait guna klarifikasi dan evaluasi menyeluruh.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran, Sri Rahayu dari Fraksi PDI Perjuangan, membenarkan adanya pemanggilan tersebut.
“Hari ini, Kamis, 10 Juli 2025, kami mengundang Dinas Pariwisata untuk mengklarifikasi dugaan kebocoran tiket wisata di Pangandaran,” ujar Sri.
Sri mengaku terkejut dengan temuan ini. Sebagai bentuk keseriusan pihak pengawas, ia menyatakan bahwa jumlah kerugian dan berapa banyak orang yang terlibat dalam kasus ini belum diketahui pasti, mengingat kasusnya sudah ditangani oleh pihak Kepolisian.
“Agenda kami dari Komisi II hari ini adalah mengajak Dinas Pariwisata untuk melakukan evaluasi bersama,” tambahnya.
“Dengan adanya temuan seperti ini, sebetulnya kita bersyukur. Karena kalau tidak ada temuan, tidak akan ada evaluasi,” jelas Sri,
menekankan pentingnya temuan ini sebagai pemicu perbaikan. Ia berharap, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dapat membongkar kasus ini hingga tuntas.
Di kesempatan yang sama, salah satu anggota Komisi II, Hendra Lesmana, mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama mengetahui adanya praktik tersebut.
Hendra mendesak agar evaluasi serius segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Hendra menduga bahwa kasus ini melibatkan lebih dari satu orang. “Kalau dilakukan oleh satu orang, akan sangat mudah ditemukan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pariwisata untuk segera melakukan rolling atau rotasi terhadap petugas di lapangan. Hal ini penting untuk mencegah meluasnya praktik serupa dan meminimalisir peluang terjadinya perbuatan curang.
Lebih lanjut, Hendra mengusulkan agar jenis tiket diperbarui. “Kalau sekarang mirip seperti print out dari ATM atau struk BRI Link, maka kita akan sulit membedakan asli atau palsu tiket tersebut. Jenis tiket harus diperbaharui agar tidak mudah ditiru,” tegasnya.
“Kasus yang sekarang ini adalah menjual karcis palsu, dan itu ada buktinya. Maka kami berharap pihak Kepolisian dapat menyelesaikan kasus ini secara tuntas.
Kalaupun misalkan di belakangnya ada oknum pejabat yang ikut turut serta, ya tindak secara tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku,” ucap Hendra dengan nada serius.
Ia menegaskan bahwa kejadian ini bukan sekadar pungutan liar biasa, melainkan dugaan kejahatan pemalsuan dokumen. “Tiket adalah produk yang dibuat pemerintah yang diduga dipalsukan oleh terduga pelaku. Maka kami dari DPRD akan mengawal proses hukum kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya. (driez)
