Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com — Polemik dualisme kepengurusan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Tasikmalaya menuai sorotan dari kalangan akar rumput. Sejumlah buruh tani di Kecamatan Cibeureum angkat suara terkait munculnya struktur kepengurusan HKTI versi Fadli Zon, yang dinilai datang tanpa proses yang transparan.
“Kami ini buruh tani. Tak punya lahan, hanya hidup dari upah harian menanam dan memanen di tanah milik orang lain. Hidup kami sederhana, tapi bukan berarti kami tidak mengerti,” ujar Nandang Suryaman, anggota HKTI Kecamatan Cibeureum, Rabu (18/6/2025).
Menurut Nandang, kabar tentang adanya dua kepengurusan HKTI membuat mereka bertanya-tanya. Apalagi, pengurus baru disebut berasal dari kalangan partai politik dan anggota DPRD.
“Kami tidak pernah diajak musyawarah. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada rapat. Lalu tiba-tiba muncul kepengurusan baru? Sejak kapan organisasi petani bisa diambil alih tanpa keterlibatan petaninya sendiri?” ucapnya dengan nada heran.
Nandang menegaskan, DPC HKTI Kota Tasikmalaya yang sah telah dibentuk melalui musyawarah cabang pada tahun 2021, dengan kehadiran unsur DPD Provinsi, Forkopimda, Dinas Pertanian, serta perwakilan kelompok tani.
“Kami minta DPD dan DPP HKTI turun tangan. Jangan biarkan organisasi ini jadi mainan politik elit. Kami ajak seluruh kelompok tani dan petani gurem untuk bersatu menjaga marwah organisasi ini,” tegasnya.
Gilman Mawardi: “HKTI Fadli Zon dan Muldoko Bisa Jalan Bersama”
Sementara itu, Gilman Mawardi, Ketua HKTI Kota Tasikmalaya versi Fadli Zon, menyatakan bahwa dualisme tidak perlu menjadi konflik. Ia menilai kedua kubu sama-sama punya niat baik untuk memajukan sektor pertanian.
“Prinsipnya, kami punya AD/ART, struktur, dan program kerja masing-masing. Tapi tujuan kami sama, memperjuangkan hak-hak petani,” ungkap Gilman usai pelantikan di Kecamatan Cibeureum, Kamis (19/6/2025).
Gilman menegaskan bahwa keberadaan HKTI versi Fadli Zon tidak bertentangan dengan kubu lain yang dipimpin oleh Moeldoko. Menurutnya, perbedaan kepengurusan tidak harus diartikan sebagai perpecahan.
“Kami berbeda makom, berbeda garis koordinasi. Tapi justru makin banyak yang berjuang untuk petani, itu bisa lebih efektif. Kami juga terbuka untuk bekerjasama, termasuk dengan HKTI versi Moeldoko,” tutupnya.
Dualisme kepengurusan organisasi petani seperti HKTI bukan pertama kalinya terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks demokrasi, keterbukaan dan partisipasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan anggota akar rumput yang selama ini menjadi ujung tombak pertanian nasional.
