Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Tasikzone.com – DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.
Sayangnya, momen penting tersebut justru diwarnai dengan ketidakhadiran mayoritas Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Tasikmalaya, Riko Restu Wijaya, SH, menyampaikan kekecewaannya terhadap absennya para pejabat struktural. Menurutnya, kehadiran mereka sangat diperlukan untuk menyimak langsung rekomendasi DPRD yang bertujuan memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.
“Ketidakhadiran Wali Kota dan Sekda masih bisa dimaklumi jika memang ada alasan jelas. Tapi ke mana para pejabat ASN lainnya? Ketidakhadiran mereka dalam rapat penting ini menunjukkan seolah-olah rekomendasi DPRD dianggap tidak penting. Padahal, ini menyangkut arah perbaikan kinerja birokrasi,” ujar Riko dalam rapat tersebut.
Ia juga menyoroti perlakuan yang tidak adil terhadap Wakil Wali Kota, Diky Chandra, yang turut hadir dalam rapat. Menurut Riko, sebagai bagian dari kepala daerah, kehadiran Diky semestinya tetap mendapat penghormatan dan dukungan penuh dari jajaran ASN.
“Wakil Wali Kota juga adalah pemimpin daerah. Jangan karena Wali Kota tidak hadir, lalu ASN juga mengabaikan agenda penting ini. Mohon kepada Pak Diky untuk menata kembali kedisiplinan birokrasi demi kinerja pemerintahan yang lebih baik ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra Negara menyampaikan sebelumnya para Kepala OPD telah mendapatkan pembinaan agar mampu mendukung kinerja pimpinan daerah. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
“Saya tahu, isu yang berkembang menyebut Pak Diky galak, serba salah—diam salah, bersikap tegas juga salah. Tapi saya siap menghadapi risiko ini. Meskipun Wakil Wali Kota tidak memiliki banyak kewenangan strategis, kami tetap merupakan pemimpin mereka,”tandas diky (***)
