Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kabupaten Tasikmalaya, tasikzone.com – dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinsos PPKBP3A Kabupaten Tasikmalaya, disana anggarannya sungguh fantastis mencapai Kurang lebih Rp. 20 Milyar.
Penasaran untuk apa saja Anggaran Puluhan Milyar tersebut, wartawan mencoba menghubungi kepala idang KB Dinsos PPKBP3A.
Awalnya, saat dihubungi via Whatsapp Minggu, 20 November 2022, besoknya Dadan menjawab tidak bisa ketemu dengan alasan akan ada rapat dibandung.
“Kaleresan dinten enjing abdi rapat dibandung kang,” Kata Dadan
Kemudian, pada saat Kamis, 24 November kembali dihubungi via Whatsapp miliknya, Dadan tidak menjawab.
Lebih lanjut, pada saat Senin, 28 November dihubungi kembali melalui telepon Whatsapp miliknya.
“Insya Allah akan ketemu pada Rabu, 30 November”tuturnya
Namun sampai sekarang saat waktunya tiba, Kabid Dadan sama sekali sulit dihubungi, dan hanya menjawab nanti dikabari lagi.
Kamis (01/12/2022) kembali wartawan mendatangi langsung Kantor Dinsos PPKBP3A, namun Kepala Bidang KB tidak ada ditempat.
Wartawan kembali mencoba mewawancara Via Whatsapp, peruntukang Anggaran Yang tertera di DPA yang mencapai Rp. 20 Milyar, namun kembali Wartawan tidak diberikan jawaban hingga berita ini direalis wartawan.
Padahal jika mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 3 huruf C ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai
berikut: komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik dan Pasal 4 huruf J, Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a meliputi: memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
Begitu juga dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bahwasanya UU ini dibuat diantara nya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. (Deden)
