Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kabupaten Tasikmalaya, tasikzone.com-Dana insentif bagi para sukwan yang kerjanya merupakan tenaga administrasi atau bagian teknis baik di dinas, UPT dan Sekolah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya diduga belum cair selama 2021
Dikatakan Dedi salah satu sukwan yang masuk kategori yang kerjanya sebagai teknis di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya kepada wartawan, selasa(04/01/2022).
“saya disuruh tandatangan untuk pencairan dana insentif sukwan selama 9 bulan, lalu saya disuruh nanda tangan lagi yang ke 3 bulan dan ada bahasa mau dibayarkan selama satu tahun penuh, akan tetapi janji itu tinggal janji sampai sekarang juga belum cair” Keluhnya
Sebetulnya bukan masalah nominal uangnya akan tetapi saya menuntut sebuah keadilan karena sudah mengabdi untuk negara selama 18 tahun.
“jadi tolong kepada pemerintah perhatikan nasib saya ini jangan diskriminatif”tandasnya
Sementara itu Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Haris mengatakan bahwa untuk masalah pembayar dana insentif sukwan tenaga administrasi atau teknis bukan kami yang ngurus, itu BKPSDM yang ngurusnya.
“kalau guru atau tenaga pendidik disdik yang ngurus, silahkan konfirmasi ke BKPSDM”singkatnya
Saat dikonfirmasi via sambungan selular Kepala bidang sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya Jaki Risyana menyatakan bahwa betul masalah dana insentif sukwan tenaga administrasi tidak kunjung dicairkan karena itu perintah pimpinan.
Saat ditanya ada berapa jumlah sukwan yang merupakan pegawai teknis atau tenaga administrasi dikabupaten ini yang belum cair?
“ada sekitar 400 orang tenaga sukwan teknis yang belum menerima insentif itu dari berbagai dinas atau instansi” Tuturnya
“semua perintah pimpinan berdasarkan hasil kajian dari inspektorat dinas keuangan serta yang lainya agar dana itu ditunda dulu,jadi kedepannya kita akan merumuskan kembali bersama dinas terkait atau melakukan pembahasan masalah itu”terangnya.(m.muhlis)
