Tasik Zone Kreativitas Muda Untuk Indonesia
Related Articles
Kota Tasikmalaya, tasikzone.com- BPJAMSOSTEK Tasikmalaya menggelar penyuluhan antikorupsi dengan narasumber dari Aiptu Jaka Mulyana Kanit Binkamsa Satbinmas Polres Tasikmalaya Kota yang diselenggarakan di aula kantor BPJAMSOSTEK Tasikmalaya, rabu (19/10/2022).
Dalam Kesempatan itu, Aiptu Jaka Mulyana menyampaikan beberapa kategori tindak pidana korupsi yakni pemerasan,kecurangan, penyuapan, gratifikasi,penggelapan dalam jabatan, dan benturan dalam kepentingan pengadaan.
“Adapun bentuk pemberian yang kita kenal seperti gratifikasi biasanya berbentuk ucapan terima kasih yang mengandung unsur tanam budi ” kata Jaka.
Yang selanjutnya suap, umumnya dilakukan ditempat tertutup membutuhkan kesepakatan (transaksional) antara pemberi dan penerima, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
“Pemerasan bersifat memaksa adanya permintaan penerima, dan uang pelicin umumnya nominal kecil ditujukan untuk mempercepat layanan yang merupakan suap skala kecil” jelasnya.
Kemudian Jaka menyampaikan dampak dari korupsi itu sendiri untuk aspek sosial akan terjadi mahalnya harga jasa & pelayanan publik,pengentasan,kemiskinan berjalan lambat,meningkatnya angka kriminalitas dan terbatasnya akses bagi masyarakat miskin.
Aspek lingkungan akan terjadi Banjir, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, dan menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut.
Dan yang terakhir, dampak terhadap ekonomi dan Investasi jasa publik akan terjadi lesunya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan menurunnya pendapatan pajak meningkatnya hutang negara.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Tasikmalaya Zeddy Agusdien mengatakan BPJAMSOSTEK memiliki tunas integritas yang menjadi mata dan telinga KPK dalam melakukan pengawasan dan pemantauan serta pencegahan korupsi.
” kami memiliki tunas integritas yang menjadi mata dan telinga KPK yang bisa mengawasi dan memantau serta pencegahan korupsi baik yang berpotensi bisa dilakukan oleh internal maupun eksternal BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk meningkatkan budaya zero fraud dalam BPJS Ketenagakerjaan” pungkasnya.(**)
